BPH Migas: Ahok Jangan Bikin Bingung Rakyat dengan Hapus RFID

Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) ingin RFID dihapuskan di Jakarta. Hal tersebut dinilai dapat membuat masyarakat bingung, karena Pertamina dan BPH Migas mewajibkan pemasangan RFID di setiap kendaraan.

Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok untuk tidak membuat bingung masyarakat dengan wacananya menghapuskan RFID di Jakarta.

"Pak Ahok jangan buat bingung masyarakat, karena wacananya menghapuskan RFID di Jakarta," ujar Ibrahim ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/12/2013).

Ibrahim mengatakan sistem RFID memberikan banyak manfaat dan baik untuk negara, sehingga wacana penghapusan RFID bisa dibicarakan dahulu.

"RFID itu banyak manfaatnya khususnya bagi negara, jadi ini bisa didiskusikan dahulu, baik bersama BPH Migas maupun Pertamina," tandasnya.

Seperti diketahui Ahok pernah bilang akan menghapus program RFID di Jakarta. Alasannya, kendaraan pribadi khususnya pemilik mobil tak pantas menikmati subsidi BBM.

"RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID! Kita bisa minta dari gubernur," tegas Ahok kemarin.

Namun Ahok tak merinci kapan rencananya tersebut bisa terealisasi. Faktanya, kini beberapa kendaraan roda empat di Jakarta sudah terpasang RFID, sempai-sampai ada fenomena antrean pemasangan RFID di Jakarta.

Ia khawatir pemasangan RFID ini malah akan memicu dan jadi alasan pembelian bensin subsidi oleh mobil-mobil mewah dan pihak yang tidak layak dapat subsidi.

Sumber : www.detik.com

Kisruh Penetapan UMP dan Buruh yang Minta Upah Naik

Jakarta - Satu lagi peristiwa yang menarik terjadi di tahun 2013. Adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang diwarnai beberapa aksi ribuan buruh yang terus berdemo meminta kenaikan UMP. Di sini, detikFinance akan menarik satu kasus khususnya soal kisruh penetapan UMP 2014 di Provinsi DKI Jakarta.

Masih segar ingatan kita bila UMP 2013 di Jakarta telah naik 44% dari tahun 2012. Sampai-sampai ujungnya adalah perseteruan yang melibatkan buruh dan pengusaha. Pengusaha merasa dirugikan dengan kenaikan yang upah cukup besar. Dan khusus untuk penetapan UMP 2014, buruh meminta kenaikan upah sebesar 50%.

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat pernah menegaskan pemerintah Indonesia akan menetapkan skema baru penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Seperti diketahui pada bulan September 2013 Presiden SBY mengeluarkan Inpres tentang Pedomaan Kebijakan UMP berisi beberapa ketentuan sebagai acuan kepala daerah. Inpres ini ada batasan maksimal kenaikan ada yang 10% di atas inflasi khsusnya perusahaan padat modal.

Sedangkan untuk upah minimum padat karya dan industri menengah dipatok 5% di atas inflasi. Hal ini jauh di bawah tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP 50% pada tahun depan.

Hidayat merinci mekanisme penetapan UMP terbaru tak hanya berpatokan pada kenaikan inflasi namun ditambah dengan kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan dirundingkan dengan buruh, kenaikan produktivitas, pertumbuhan ekonomi. Namun bila buruh tetap ngotot meminta kenaikan UMP sebesar 50%, sangat sulit dipenuhi dan tak akan direspons pemerintah.

BI Tetap Gaji 1.150 Pegawainya yang Pindah ke OJK

Jakarta -Tugas dan fungsi pengawasan industri perbankan telah diserahkan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat sebanyak 1.150 pegawai BI juga diboyong untuk berkerja di OJK.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan persoalan gaji masih menjadi tanggung jawab instansinya. Ini akan berlangsung hingga tahun 2016. Saat pegawai memastikan akan menetap di OJK atau BI.

"Iya, jadi tahun 2014, pegawai yang bertugas di OJK pasti akan didukung oleh anggaran SDM oleh BI," kata Agus kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (31/12/2013)

Ia menuturkan, pegawai tersebut juga tetap akan menerima kenaikan gaji sebesar 7%. Sesuai dengan hasil pembahasan antara DPR degan BI beberapa waktu yang lalu.

"Ini adalah sebagaimana bahas anggaran tahunan dengan DPR," sebutnya.

Sebelumnya, Ia menilai pegawainya akan nyaman berada di instansi baru tersebut. Meskipun pada akhir tahun 2015, pegawainya harus menentukan pilihan untuk tetap atau kembali ke BI.

"Kami optimistis bahwa mayoritas bahkan seluruhanya nanti akan merasa nyaman bisa kembangkan karir dengan baik di OJK," ujar Agus

Kementerian PU Habiskan Rp 79,25 triliun di 2013

Jakarta -Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga tanggal 31 Desember 2013 telah mencapai Rp 79,25 triliun 91,63% dari total pagu anggaran kementerian tahun 2013 senilai Rp 86,49 triliun. Pencapaian ini hanya naik sedikit dari penyerapan tahun 2012 yang sebesar 89%.

“Penyerapan anggaran ini memang kurang signifikan peningkatannya jika dibandingkan tahun kemarin padahal kita juga sudah memulai tender lebih awal pada Oktober 2012,” kata Djoko Kirmanto saat press conference kinerja dan pencapaian 2013 di Kementerian PU Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Djoko mengungkapkan kurang tingginya penyerapan anggaran tahun ini dikarenakan adanya tambahan dana APBNP yang cukup besar mendekati akhir tahun 2013. Hal ini berpengaruh pada penyerapan anggaran di kementerian yang kurang maksimal.

“Ini merupakan kesalahan di internal pemerintah,” katanya.

Penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk sektor kerja di Kementerian Pekerjaan Umum. Di antaranya Balitbang terserap 95,09% atau senilai Rp 419,07 miliar dari pagu Rp 440,71 miliar, Ditjen Bina Marga terserap 92% dari pagu anggaran Rp 38,99 triliun , Ditjen Cipta Karya terserap Rp 20,51 triliun (93,54%) dari pagu anggaran Rp 21,95 triliun, Ditjen Penataan Ruang pagunya 704,84 miliar (88,82%) dari pagu anggaran Rp 793,68 miliar, BP Konstruksi terserap Rp 282,04 miliar (91,15%) dari pagu anggaran Rp 309,42 miliar, dan Ditjen Sumber Daya Air menyerap Rp 20,43 triliun (88,17%) dari pagu anggaran Rp 23,17 triliun.





Sumber : www.detik.com

Pertamina: Pasang RFID Belum Tentu Bisa Beli BBM Subsidi

Jakarta -PT Pertamina (Persero) menilai ada kesalahan persepsi di masyarakat saat ini terkait RFID, yaitu jika pasang RFID maka bisa beli BBM subsidi atau sebaliknya jika tidak ada RFID terpasang di kendaraan maka tidak bisa beli BBM subsidi.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan, kendaraan yang sudah terpasang RFID tag bukan berarti dapat membeli BBM subsidi.

"Nggak, belum tentu kendaraan yang sudah dipasang RFID tag bisa dapat beli BBM subsidi. Kalau pemerintah nanti mengeluarkan payung hukum seperti yang sudah dikeluarkan yakni Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013, jadi kendaraan yang terpasang RFID akan terblok nggak bisa isi BBM subsidi. Jadi ada kesalahan persepsi di masyarakat kalau RFID tag pasti dapat BBM subsidi, bukan begitu," kata Hanung ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/12/2013).

Hanung mengatakan RFID akan sangat mudah diatur untuk memblokir mobil mana yang dilarang beli BBM subsidi.

"Saat ini seperti mobil Pertamina, mobil dinas, dan lainnya yang berdasarkan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013, tidak akan bisa mengisi BBM subsidi jika sudah terpasang RFID, itu fungsinya RFID, nanti kalau ada pemerintah daerah keluarkan kebijakan mobil tahun sekian ke atas tidak boleh gunakan BBM subsidi maka bisa kita setting dan kita blok, jadi pengawasan ini penting untuk pengawasan BBM subsidi," jelas Hanung.

Seperti diketahui Ahok pernah bilang akan menghapus program RFID di Jakarta. Alasannya, kendaraan pribadi khususnya pemilik mobil tak pantas menikmati subsidi BBM.

"RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID! Kita bisa minta dari gubernur," tegas Ahok kemarin.

Namun Ahok tak merinci kapan rencananya tersebut bisa terealisasi. Faktanya, kini beberapa kendaraan roda empat di Jakarta sudah terpasang RFID, sempai-sampai ada fenomena antrean pemasangan RFID di Jakarta.

Ia khawatir pemasangan RFID ini malah akan memicu dan jadi alasan pembelian bensin subsidi oleh mobil-mobil mewah dan pihak yang tidak layak dapat subsidi.

Sumber :  www.detik.com

Indonesia Jadi Tuan Rumah 3 Hajatan Besar Ekonomi Dunia

 
Jakarta - Selama tahun 2013, Indonesia menggelar banyak hajatan berkelas dunia. Salah satunya yang menghibur dan mengundang wisatawan adalah keberadaan Miss World dimana Bali menjadi tuan rumah hajatan tiap tahunan itu.

Selain Miss World, ada agenda bertaraf ekonomi yang sangat penting dan membuat nama Indonesia terkenal. Bali menjadi tempat dua agenda penting ekonomi yaitu WTO dan APEC. Sedangkan Bandung dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Minyak Kelapa Sawit ke-9 (Indonesian Palm Conference).

Berikut ini ulasan singkat 3 even itu yang berhasil dihimpun detikFinance selama tahun 2013, Selasa (31/12/2013).

Harga Elpiji 12 Kg Naik Jadi Sekitar Rp 120.000 per Tabung

Jakarta -PT Pertamina (Persero) memutuskan menaikkan harga elpiji 12 kilo gram non subsidi dari Rp 5.850 per kilo naik menjadi Rp 9.809 per kilo, sehingga harga pokok gas elpiji tersebut dari Pertamina naik menjadi Rp 117.708 per tabung.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan harga elpiji sejak Oktober 2009 ditetapkan Rp 5.850 per kilo (atau harga elpiji 12 kilo dari Pertamina Rp 70.200 per tabung). Sementara hargga pokok gas elpiji saat ini sebenarnya Rp 10.785 per kilo.

“Jadi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 pukul 00.00 Pertamina memberlakukan harga baru Elpiji non subsidi kemasan 12kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kg," ungkap Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1/2014).

Namun tentunya harga yang akan dibeli masyarakat tentunya akan lebih dari pada harga yang ditetapkan Pertamina, pasalnya saat ini Pertamina sudah membebankan biaya distribusi atau biaya angkut gas elpiji kepada konsumennya. Sehingga ada tambahan biaya Rp 4.500-Rp 8.000 per tabung.

"Besaran kenaikan ditingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE ke titik serah (supply point)," ucapnya.

Ali menambahkan keputusan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam laporan hasil pemeriksaan pada bulan Februari 2013, di mana Pertamina menanggung kerugian atas bisnis Elpiji non subsidi selama tahun 2011 s.d. Oktober 2012 sebesar Rp7,73 triliun.

"Kerugian tersebut dapat dianggap menyebabkan kerugian negara. Selain itu, sesuai dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas pasal 25, maka Pertamina telah melaporkan kebijakan perubahan harga ini kepada Menteri ESDM," tutup Ali.

Jakarta -PT Pertamina (Persero) memutuskan menaikkan harga elpiji 12 kilo gram non subsidi dari Rp 5.850 per kilo naik menjadi Rp 9.809 per kilo, sehingga harga pokok gas elpiji tersebut dari Pertamina naik menjadi Rp 117.708 per tabung.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan harga elpiji sejak Oktober 2009 ditetapkan Rp 5.850 per kilo (atau harga elpiji 12 kilo dari Pertamina Rp 70.200 per tabung). Sementara hargga pokok gas elpiji saat ini sebenarnya Rp 10.785 per kilo.

“Jadi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 pukul 00.00 Pertamina memberlakukan harga baru Elpiji non subsidi kemasan 12kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kg," ungkap Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1/2014).

Namun tentunya harga yang akan dibeli masyarakat tentunya akan lebih dari pada harga yang ditetapkan Pertamina, pasalnya saat ini Pertamina sudah membebankan biaya distribusi atau biaya angkut gas elpiji kepada konsumennya. Sehingga ada tambahan biaya Rp 4.500-Rp 8.000 per tabung.

"Besaran kenaikan ditingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE ke titik serah (supply point)," ucapnya.

Ali menambahkan keputusan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam laporan hasil pemeriksaan pada bulan Februari 2013, di mana Pertamina menanggung kerugian atas bisnis Elpiji non subsidi selama tahun 2011 s.d. Oktober 2012 sebesar Rp7,73 triliun.

"Kerugian tersebut dapat dianggap menyebabkan kerugian negara. Selain itu, sesuai dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas pasal 25, maka Pertamina telah melaporkan kebijakan perubahan harga ini kepada Menteri ESDM," tutup Ali.

Sumber : www.detik.com

Impor Daging Sapi di 2013 Melonjak, Sayur dan Buah Sudah Turun

Jakarta -Realisasi impor sapi dan daging sapi ke Indonesia selama tahun 2013 meningkat cukup tajam bila dibandingkan tahun 2012. Dari jumlah itu, peningkatan cukup tajam terjadi pada impor sapi hidup Indonesia dari Australia.

"Peningkatan impor sapi tahun 2013 cukup signifikan," ungkap Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini seperti dikutip detikFinance, Rabu (1/01/2013).

Realisasi impor daging sapi selama tahun 2013 adalah sebesar 55.840 ton per 22 Desember 2013. Sedangkan untuk impor sapi hidup bakalan adalah sebanyak 312.628 ekor dan sapi siap potong adalah 94.949 ekor per 27 Desember 2013.

"Sedangkan selama tahun 2012 kita tidak impor sapi siap potong dan hanya impor sapi bakalan sebanyak 297.462 dan impor daging sapi sebesar 41.027 ton daging jadi ada peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2013," imbuhnya.

Sedangkan untuk untuk impor produk hortikultura tahun 2013 terlihat menurun dibandingkan tahun 2012. Total impor produk hortikultura, untuk buah tahun 2013 per 23 Desember 2013 adalah 459.318,5 ton. Sebanyak 10 komoditas terbesar adalah

• Buah Per 130.841 ton atau turun 0,07% dibandingkan impor tahun 2012,
• Apel 121.179 ton turun 0,4%,
• Jeruk mandarin 61.695 ton turun 0,5%,
• Kelengkeng 47.175 ton turun 0,6%,
• Anggur 35.063 ton turun 0,4%,
• Almon 21.545 ton tidak turun,
• Kurma 14.161 ton turun 0,4%,
• Jeruk bukan mandarin 12.376 ton turun 0,5%,
• Buah Naga 10.759 ton tetap,
• Durian 4.319 ton turun 0,7%.

Sedangkan impor sayuran sepanjang tahun 2013 sebanyak 630.367 ton yang terbagi menjadi 10 komoditas impor terbesar yaitu :

• Bawang putih 436.542 ton turun 0,02%,
• Bombay 61.341 ton turun 0,01%,
• Bawang merah 55.502 ton turun 0,4%,
• Kentang 43.105 ton turun 0,01%,
• Wortel 15.501 ton turun 0,7%,
• Cabai 7.182 ton turun 0,7%,
• Kacang polong 3.114 ton turun 0,4%,
• 1.783 ton kacang panjang turun 0,6%
• Kacang lainnya 1.619 ton atau sama dengan tahun 2012.

Banun beralasan turunnya impor produk hortikultura disebabkan banyak pelaku usaha/mitra dagang/importir yang ingin memasukan produk hortikultura impor masuk lewat Tanjung Priok. Namun sesuai arahan pemerintah, pemassukan produk hortikutura impor yang belum melakukan kerjasama Mutual Recognition Agreement (MRA) hanya boleh masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Mereka (importir) bisa masuk hanya Surabaya tetapi mereka minta masuk Priok, jadi ada kecurigaan itu. Sikap kami sepanjang persyaratan penyakit dan meminimalisir penyakit jadi harus sesuai persyaratan. Contoh jenis buah kita atur ada 30 jenis komoditas, sayuran 5 jenis yang rentan terhadap lalat buah. Perlakuan itu yang juga kita atur contohnya Belanda bawang bombaynya belum masuk karena belum memiliki prosedur yang sesuai standard badan karantina," jelasnya.(wij/ang)

 Sumber : www.detik.com

Anggaran BBM Subsidi Jebol Lagi, Kemenkeu Akan Lapor BPK

Jakarta -Anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2013 kembali jebol. Anggaran ini diperkirakan akan mencapai Rp 250 triliun atau naik Rp 50 triliun dibandingkan pagu anggaran yang sebesar Rp 200 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pihaknya akan melaporkan terlebih dahulu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya membayarkan anggaran subsidi. Menurutnya ini prosedur pencairan anggaran di luar pagu yang sudah ditetapkan.

"Kan di pagu itu dibayarakan. Nah, kalau palampauannya itu mesti diselesaikan tahun depan. Karena pelunasannya itu kan tergantung hasil audit BPK. Jadi dilaporkan dulu," ungkap Anny kepada detikFinance, Rabu (1/1/2014)

Ia menuturkan, pelunasan pembayaran anggaran bersubsidi dilakukan pada kuartal I tahun 2014. Sementara pembayaran akan melalui sisa kas negara pada tahun ini.

"Pelunasannya tergantung dari audit BPK. Biasanya keluar pada triwulan I 2014," ujarnya

Jebolnya anggaran subsidi BBM disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sementara dari sisi volume pemerintah berhasil menjaga di kisaran 46 juta KL.

"Subsidi memang biasanya itu habis 100% dan sekarang anggarannya juga naik, karena ada pelemahan rupiah," ujarnya.

Selain anggaran subsidi, akibat pelemahan rupiah juga membuat pembayaran bunga utang meningkat. Tercatat defisit anggaran pada tahun ini mencapai 2,41% atau di atas target APBN Perubahan 2013 yang sebesar 2,38%.

"Utang pembayaran bunganya juga akan naik karena kurs, Itu juga akan dilunasi tahun depan," kata Anny.(mkl/ang)

Cadangan BBM hanya 17 Hari, RI Bisa Kalah Perang dalam 3 Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengapresiasi pengalihan pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK. Ini karena tugas OJK tidak hanya mengawasi sektor perbankan saja, tetapi juga lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian pengawasan bisa lebih baik

"Semua kegiatan perijinan, peraturan, dan pengawasan sama seperti yang dilakukan selama ini oleh BI dan bisa lebih baik lagi karena bisa terintegrasi dengan bidang-bidang keuangan non bank, seperti pasar modal maupun lembaga keuangan non bank lainnya," kata Agus di Gedung BI, Selasa (31/12/2013).

Lebih lanjut Agus mengatakan perbankan saat ini memiliki anak perusahaan lain atau peeusahaan subsider yang terintegrasi, misalnya unit usaha syariah, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan sebagainya.

Dengan beralihnya fungsi pengawasan perbankan ke OJK, maka pengawasan akan semakin lebih baik karena OJK juga mengawasi lembaga keuangan lain selain bank.

"Jadi menurut kami, semua aspek pengawasn perbankan mikro itu ada di OJK. Sedangkan BI lebih berperan dari sisi makroprudensial," ujar Agus.

Meskipun secara resmi BI telah mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK, Agus mengatakan BI dan OJK tetap akan bekerja sama. "Sekarang tinggal kerja keras. Ini bukan kita lepas begitu saja, paling tidak 3 tahun ke depan," jelas dia.

Analisa : Sebagai lembaga baru, OJK merupakan sebuah lembaga yang kokoh karena dipimpin oleh para pejabat yang kompeten di bidangnya. Bahkan, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad pun pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI. Oleh karena itu, Agus yakin OJK akan menjadi sebuah lembaga yang baik.